Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar menegaskan bahwa semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) harus memiliki persepsi yang sama tentang kemiskinan. Hal itu disampaikan dalam rapat tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) di ruang Command Center Balaikota Kediri, Kamis (9/8). (Foto: Siaran Pers Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Kediri)
Menurut Mas Abu, panggilan akrabnya, Pemerintah Kota Kediri telah mengalokasikan dana cukup banyak untuk masyarakat. Anggaran tersebut diantaranya melalui kegiatan Prodamas, bansos, jamkesda, seragam gratis, dan subsidi angkutan.
“Program kita sudah bagus, selanjutnya saya minta semua kepala OPD memastikan bahwa program-program tersebut tepat sasaran”, ujarnya.
Terkait sistem informasi yang sedang disiapkan TKPK, pria berusia 38 tahun ini meminta sistem tersebut harus didukung data yang akurat dan bisa mengintegrasikan program pengentasan kemiskinan dari semua OPD.
Di akhir rapat, Mas Abu memotivasi seluruh peserta dengan menyampaikan bahwa menurunkan inflasi lebih sulit daripada menurunkan kemiskinan.
“Kota Kediri telah berhasil menjadi TPID terbaik se Jawa-Bali, jadi seharusnya menurunkan kemiskinan di Kota Kediri lebih mudah,”ujar Mas Abu.
Sementara itu Plt. Kepala Barenlitbang Kota Kediri, Edi Darmasto, selaku Sekretaris TKPK Kota Kediri menyampaikan bahwa persentase penduduk miskin Kota Kediri tahun 2017 sebesar 8,49 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,09 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni sebesar 8,40 persen. Namun angka ini masih dibawah Provinsi Jawa Timur sebesar 11,2 persen dan nasional sebesar 10,12 persen dan menempati urutan ke 11 (sebelas) dari yang terendah di Jawa Timur.
Menurut Ellyn T. Brahmana, Kepala BPS Kota Kediri peningkatan ini disebabkan di awal tahun 2017 pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pencabutan subsidi listrik pada masyarakat / konsumen berdaya 900 VA, dan 40 persen masyarakat Kota Kediri adalah pengguna listrik berdaya 900 VA sehingga berdampak terhadap peningkatan persentase penduduk miskin di Kota Kediri.
Dalam rakor ini nampak hadir Wakil Walikota Kediri Lilik Muhibbah, Sekretaris Daerah Budwi Sunu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Mandung Sulaksono, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Enny Endarjati dan anggota TKPK Kota Kediri. (Siaran Pers Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Kediri)
