Serentak ratusan truk tebu di Kediri gelar aksi boikot masuk ke dalam pabrik gula, Kamis (24/8/2017). Mereka menuntut PPN sebesar 10 persen bagi petani tebu yang ditetapkan pemerintah agar dihapus. (Foto : Duchang Prakasa)
Sekitar 400 truk pengangkut tebu dari petani tebu PG Pesantren dan PG Mrican melakukan aksi di empat titik jalan. Sekitar pukul 09.00 hingga 11.00 WIB ratusan sopir truk yang juga terdampak dengan kebijakan itu berorasi di sepanjang jalan menuju pabrik gula.
Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR) PG Pesantren Kota Kediri, Suprayitno mengatakan, ada beberapa tuntutan para petani tebu dalam aksi tersebut. Dalam tuntutan itu yang menjadi prioritas utama yakni pada penerapan PPN sebesar 10 persen. “Selain pajak yang menjadi beban, kita juga di sengsarakan dengan beredarnya gula import di pasaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, aksi para sopir truk ini merupakan awal dari tahapan aksi secara nasional ke Istana Negara. Pasalnya, petani tebu mengeluhkan pemberlakuan pajak gula 10 persen yang berimbas pada penurunan pendapatan mereka. “Penerapan pajak gula 10 persen berdampak luas bagi industri gula hingga ke tingkat petani. Sopir truk pemuat tebu pun terkena imbasnya. Sebab, pendapatan para petani menurun,” ungkap Suprayitno.
Terpisah, Anwar yang juga Ketua APTR PG Mrican mengaku, aksi mogok ini harus segera mendapatkan respon dari pemerintah. Sebab, bila aksi terus berlangsung bisa mengganggu kegiatan produksi gula di pabrik. Seperti hari ini saja, pasokan tebu ke PG Mrican yang biasanya 500-600 truk perhari, sempat tersendat hingga 100 truk dalam waktu 2 jam.
Sekedar diketahui, ratusan sopir melakukan aksinya di empat titik jalan. Di PG Pesantren sebanyak 300 sopir tebu melakukan aksi mogok di jalan Tugurejo. Sedangkan di PG Mrican, sebanyak 100 para sopir tebu melakukan aksinya di tiga tempat yakni di jalan Mrican-Nganjuk, jalan raya Jabon dan Jalan Mayor Bismo Semampir. Usai melakukan aksi mogok sekitar dua jam, para sopir kembali menuju pabrik untuk beroperasi kembali. Disamping itu, para petani juga menunggu hasil pertemuan di Istana Negara bersama Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan. (Duchang Prakasa)
