Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi mendukung kebijakan mengenai kewajiban kepesertaan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah, diantaranya pengurusan SIM, STNK, naik haji hingga jual beli tanah. Foto : A Rudy Hertanto
Hal itu disampaikan Nurhadi ketika melakukan sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertajuk “Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong” kepada masyarakat di Hotel Lotus Garden, Kota Kediri, Jumat (18/3/2022).
“Kita dari Fraksi NasDem mendukung Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 1 Tahun 2022, ini yang tujuannya untuk optimalisasi kepesertaan BPJS Kesehatan utamanya contoh, seperti pengurusan untuk ini ya layanan publik secara ke administrasian untuk jual beli tanah,” katanya.
“Ini saya kira memang harus, karena tidak jarang juga ditemui di lapangan orang yang kalau orang beli tanah (punya duit cukup), dia ternyata belum sebagai peserta BPJS, dia ikutnya asuransi swasta,” urai Nurhadi.
“Nah berarti ini kan tidak ikut gotong-royong, padahal secara nasional Pak Jokowi (Presiden Republik Indonesia) mencanangkan bagaimana kita menuju Indonesia sehat itu secara gotong royong, yang kaya bantu yang miskin,” sambungnya
Menyangkut perkembangan perubahan penetapan tarif atau iuran, Nurhadi menekankan agar BPJS Kesehatan tidak menetapkan secara sepihak, namun pembahasannya sebaiknya melibatkan pihak terkait, sehingga tidak memberatkan dan dapat diterima masyarakat.
“Ini masih dalam tahap pembahasan rapat-rapat di Komisi IX, kita ingin BPJS Kesehatan tidak memutuskan ini secara sepihak tapi harus melibatkan stakeholder terkait dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dari asosiasi rumah sakit juga mungkin harus ada juga perwakilan dari konsumen atau pelanggan,” terangnya.
Sementara itu Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kota Kediri, David Sulaksmono selaku narasumber pada sosialisasi tersebut mengatakan, dengan sosialisasi ini diharapkan masyarakat Kota Kediri bisa lebih paham terkait info-info terbaru di program Jaminan Kesehatan Nasional.
“Kemudian lebih paham juga terkait dengan proses administrasi, proses prosedur pelayanan kesehatan dan sebagainya yang terkait dengan program JKN sehingga harapannya pada saat membutuhkan pelayanan kesehatan sudah tidak ada kendala berarti,” ujarnya. (A Rudy Hertanto)
