Sejumlah unsur pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang tergabung dalam Aliansi Penegak Demokrasi Kediri Djayati (APDKD) mendatangi gedung DPRD Kabupaten Kediri di jalan Soekarno Hatta di area perkantoran pemerintah daerah (pemda) Kabupaten Kediri, Senin (20/4/2020). Foto : A Rudy Hertanto
Dengan memperhatikan protokol kesehatan dalam situasi pandemi corona virus disease (covid-19), sedianya mereka hendak bertemu DPRD Kabupaten Kediri mempertanyakan seputar perkembangan penanganan covid-19 di Kabupaten Kediri.
Namun, pada proses penyampaian aspirasi dan pendapat yang berlangsung di ruang Komisi 1, pihak APDKD ditemui Kabag Umum Agus Suntoro dan Kabag Perundangan Miko, Sekretaris DPRD Kabupaten Kediri.
Usai beraudensi, Ketua APDKD Khoirul Anam mengatakan, pertemuan ini tindak lanjut dari surat yang telah dilayangkan sebelumnya sekaligus mengklarifikasi simpang siur informasi yang mengira APDKD ini hanya mengurusi masalah politik saja, padahal masalah utama saat ini adalah bagaimana menangani covid-19 ini di Kabupaten Kediri.
“Seperti kita ketahui bersama bahwa penanganan covid-19 ini kan tidak hanya soal sumber daya manusia saja, tapi ada juga sumber dana jadi ini kita berharap penanganannya itu efektif dan tepat sasaran,” katanya.
“Kami ini mengantisipasi agar tidak ada individu-individu orang atau sekelompok orang atau oknum orang yang justru memanfaatkan wabah covid-19 ini untuk kepentingan pribadi,” sambung Khoirul.
Bagaimana keputusan-keputusannya yang sudah dilaksanakan oleh pemkab, bagaimana timnya dibentuk, sebab menurut Khoirul hal itu terlihat belum matching.
“Kita inginkan sesuatu yang tertib, bagaimana kalau dana dari luar anggaran negara misalkan CSR (Corporate Sosial Responsibility), sumbangan dari masyarakat itu tidak tumpang tindih,” ungkapnya sembari memberikan gambaran jika yang terjadi di lapangan selama ini terkesan berjalan sendiri-sendiri.
Khoirul mengatakan, kalau semuanya by data ini kan bisa merata bahwa dalam kasus covid-19 ini, fakir miskin itu menjadi melebar tingkatannya, bahkan ada orang yang tiba-tiba miskin.
Data yang di dinas sosial perlu di validasi dengan data-data yang lain sehingga nanti tidak itu-itu saja, jadi mana yang berhak, mana yang tidak terus mana yang menjadi tanggung jawab daerah bisa diketahui secara gamblang dan jelas.
Misalkan 1 desa yang sudah diputuskan melalui keputusan daerah yang di karantina itu seluruh orang yang di dalamnya itu harus menjadi tanggung jawab daerah, itu sudah dilakukan apa tidak dan anggarannya dari mana.
“Intinya kami Aliansi Penegak Demokrasi Kediri Djayati ini dalam covid-19 ini tidak ada maksud-maksud mempolitisir, tapi bagaimana kegotong-royongan itu bisa terjadi, kita persaudaraan sebagai warga Kabupaten Kediri ini hendaknya dilakukan baik dan tertib,” tuturnya.
Khoirul berharap pihaknya mendapatkan informasi yang valid tentang sumber anggarannya, sebab hal ini masih simpang siur, sumber anggaran itu ada yang dari ADD (Anggaran Dana Desa) dan ada dari lainnya, kalau tidak di pantau ini jangan-jangan nanti realisasinya sebatas “Semau Gue Aja”.
“Ini harus ada perhatian yang lebih dari kita agar tidak ada penyelewengan dan tidak ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan,” tegas Khoirul.
Kendati belum memperoleh tanggapan serta jawaban, pembahasan mengenai aspirasi dan pendapat APDKD akan dilanjutkan melalui saluran teleconference pada Kamis (23/4/2020) mendatang.
“Terkait dengan penanganan covid-19 ini, bahwa ini menjadi tanggung jawab semua, tidak ada kepentingan politis dalam masalah ini, murni agar masyarakat itu nyaman, aman dan tenang menghadapi musibah ini dan tertangani dengan baik, kepada pihak-pihak yang kompeten dengan urusan ini menjalankan dengan baik, by data dan tepat sasaran,” pungkas Khoirul. (A Rudy Hertanto)
