Ali Mashudi selaku Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri. Foto : A Rudy Hertanto
Munculnya hasil survey yang dilakukan lembaga survey Akurat Survey Terukur Indonesia (ASTI) diketahui asal wilayah Surabaya kuat diduga berkaitan dengan popularitas dan elektabilitas calon dalam Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Kediri tahun 2020 di sejumlah media massa beberapa waktu lalu, disikapi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kediri, Kamis (20/2/2020).
Ali Mashudi selaku Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri mengatakan, ada lembaga survei ASTI yang dia merilis hasil di tanggal 12, sudah viral di wilayah Kabupaten Kediri. “Ada ketentuan secara prosedur tata caranya, lembaga survei, lembaga polling, jajak pendapat dan lain sebagainya ada kewajiban secara regulasi untuk daftar di KPU,” urainya.
Lebih lanjut Ali mengungkapkan, “Kita investigasi ternyata belum daftar KPU sehingga kita jadikan ini statusnya temuan untuk diproses di dugaan penanganan pelanggaran.” Sejauh ini ada serangkaian yang telah dilakukan Bawaslu, yakni melakukan pemanggilan para pihak untuk diminta keterangannya, baik itu KPU maupun ASTI.
“Kita punya kesempatan sampai hari Sabtu untuk memutuskan status dari lembaga survei ini seperti apa,” beber Ali. Sedangkan mengenai menjadi pelanggaran atau tidak, Ali menjelaskan nantinya rekomendasinya ke KPU, pihaknya menyampaikan hasil dari pengawasan.
“Dari hasil klarifikasi keterangan para pihak terus dari bukti-bukti yang ada akan kita ajukan kajian nanti baru kita putuskan melalui pleno, iya ini potensinya pelanggaran proseduralnya,” kata Ali.
Ditemui usai pertemuan bersama Bawaslu Kabupaten Kediri, Manajer Operasional ASTI Baehaki Sirajd mengatakan, jika pertemuan dengan Bawaslu itu guna klarifikasi dan menanyakan apakah sudah terdaftar di KPU atau tidak. “Kami menunggu terhadap hasil penetapan dari para calon bupati, kalau memang nanti sudah ada penetapan calon maka kami akan daftar ke KPU untuk melakukan survey di berikutnya,” kata Baehaki.
“Mekanisme pendaftaran itu tetap kami lakukan setelah ada penetapan ya, setelah ada penetapan calon,” imbuh Baehaki.
Menurut Baehaki survey kemarin bukan survey calon bupati, “Kami selama ini tidak pernah mensurvei terhadap calon bupati atau calon wakil bupati tetapi adalah mensurvey terhadap kinerja pemerintah dan keinginan masyarakat Kediri untuk ke depan seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat Kediri,” jelasnya.
Baehaki juga menambahkan release hasil survey yang dilakukan pihaknya bisa dipertanggung jawabkan, bukan hanya di Kediri namun di 19 wilayah Kabupaten Kota di Jawa Timur. (A Rudy Hertanto)
