Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi mengungkapkan, “Hasil survei, orang kaya itu sebagian ternyata ada yang nggak ikut BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) tapi ikut asuransi kesehatan dari perusahaan swasta.” Foto : NasDem
Hal itu disampaikan Nurhadi saat sosialisasi bersama pihak BPJS Kesehatan kepada masyarakat di Balai Desa Sumberejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Sabtu (26/3/2022).
Membahas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Yakni kewajiban kepesertaan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah, diantaranya pengurusan SIM, STNK, naik haji hingga jual beli tanah.
Nurhadi menjelaskan, “Adanya program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), dimana pengelolanya BPJS Kesehatan ini filosofinya adalah dengan gotong-royong maka semua tertolong, lah kalau yang kaya ini nggak mau gotong-royong bagaimana dulur-dulur kita yang kurang mampu.”
Seperti diterangkan Nurhadi, dalam urusan kesehatan, warga kurang mampu ada yang ditanggung oleh negara melalui program PBI (Penerima Bantuan Iuran).
“Seluruh Indonesia akhir tahun kemarin itu 95 juta lebih Penerima Bantuan Iuran, baik itu dari APBN dan juga APBD,” urainya.
Terkait apsirasi masyarakat yang masuk, Nurhadi menyebutkan, “Kalau melihat dari beberapa pertanyaan, banyak yang terkendala terkait ini layanan di rumah sakit, peserta BPJS ini merasa di anak tirikan atau dibedakan layanan dengan peserta yang biaya mandiri.”
“Tadi ada dua orang yang menyampaikan, dua peserta menyampaikan, belum sembuh tapi kok dipulangkan, lha ini yang perlu kita telusuri,” sambungnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Nurhadi meminta pihak BPJS di Kediri yang hadir sebagai narasumber untuk menelusuri, mendata pasien yang terbukti tidak mendapatkan layanan selayaknya pasien yang harusnya dilayani dengan baik.
“Saya kalau menemukan bukti ini saya akan sampaikan ke Kementerian Kesehatan agar rumah sakit terkait itu ditegur, ditegur itu, berarti di rumah sakit itu kalau memang terbukti seperti itu, dia hanya orientasi profit saja tapi tidak ada orientasi sosial dalam melayani masyarakat,” tegasnya.
Sebelumnya, Nurhadi telah menyatakan, “Kita dari Fraksi NasDem mendukung Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 1 Tahun 2022.”
“Secara nasional Pak Jokowi (Presiden Republik Indonesia) mencanangkan bagaimana kita menuju Indonesia sehat itu secara gotong royong, yang kaya bantu yang miskin,” jelasnya. (A Rudy Hertanto)
