Mas Hadi Golek Dulur Sak Akeh-Akehe (kiri) secara simbolis menyerahkan potongan tumpeng kepada Ketua DPD Nasdem Kota Kediri Nafis Kurtubi (kanan) anggota DPRD Kota Kediri. Foto : A Rudy Hertanto
Tasyakuran dan silaturahmi mewarnai kunjungan kerja (kunker) Nurhadi akrab disapa Mas Hadi anggota DPR RI Komisi VIII membidangi Agama dan Sosial dari Partai Nasdem Dapil 6 Jawa Timur di kantor DPD Partai Nasdem Kota Kediri di jalan Dr. Saharjo di wilayah Kelurahan Campurejo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, Minggu (19/1/2020) malam.
Dalam acara yang dihadiri jajaran pengurus DPD, DPC hingga ranting tersebut dimanfaatkan sebagai forum konsolidasi merapatkan barisan mengevaluasi dari pemilu kemarin, memperkuat jaringan di DPD, demikian disampaikan Mas Hadi.
“DPD Kota Kediri semakin kokoh kuat dengan memperkuat jaringan dari tingkat yang paling bawah yaitu ranting,” katanya.
Langkah tersebut ditempuh sebagai upaya dalam rangka menuju kemenangan Nasdem 2024. “Secara nasional Nasdem kan targetnya menjadi pemenang pemilu kalau untuk Kota Kediri ya kita konsolidasi dengan DPD Nasdem Kota Kediri,” tutur Mas Hadi.
“Saya pribadi sangat mendukung bagaimana 2024 tegak lurus dengan target pusat, ya Nasdem Kota Kediri harus jadi pemenang. Target kita 6 kursi dan itu sangat realistis lah dengan modal 1 kursi kan setiap dapil itu menjadi 2 kursi,” beber Mas Hadi.
Sebagai wakil di parlemen, pada kesempatan itu Mas Hadi juga memaparkan berbagai macam program milik pemerintah pusat yang bisa diturunkan ke masyarakat di daerah melalui kemitraan Kementerian Agama, Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Diantaranya seperti program bedah rumah atau disebut perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), kelompok usaha bersama (kube), seni budaya mendukung mengangkat kearifan lokal, rehab tempat ibadah hingga terkait kuota haji lansia maupun lainnya.
Mas Hadi menjelaskan berbagai program tersebut bisa di akses dengan adanya pengajuan terlebih dahulu, pihaknya mengaku akan mendorong proses kemitraan itu sesuai kriteria kementerian bersangkutan, nantinya akan dilakukan verifikasi dan kewenangan validasinya sepenuhnya berada pada kementerian terkait. (A Rudy Hertanto)
