Search

Fraksi Partai Gerindra Perjuangkan Kenaikan Honor Modin Kota Kediri

Fraksi Partai Gerindra Perjuangkan Kenaikan Honor Modin Kota Kediri

Wakil Ketua DPRD Kota Kediri, Katino (Mas Tino) dari Fraksi Partai Gerindra menyatakan akan memperjuangkan aspirasi Paguyuban Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan Kematian (P3NK) atau biasa disebut Modin Kota Kediri yang berharap adanya kenaikan honor setara Upah Minimum Kota (UMK) Kediri, Rabu (13/7/2022). Foto : Istimewa

“Aspirasi Paguyuban P3NK Kota Kediri itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan antara Komisi A dan B DPRD Kota Kediri bersama Pemerintah Kota Kediri serta pihak Kementerian Agama (Kemenag) Kota Kediri di Gedung DPRD Kota Kediri pada kemarin Jumat (8/7/2022),” kata Mas Tino yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kota Kediri.

Mas Tino mengungkapkan, dalam RDP diketahui P3NK Kota Kediri sekitar tahun 2018 pernah mengajukan proposal ke Pemkot Kediri berisi permohonan honor sesuai UMK yang berlaku dan sekira tahun 2021 sempat ada kenaikan dari Rp. 500 ribu per bulan menjadi Rp. 700 ribu per bulan.

“Hal ini menjadi perhatian kami Fraksi Partai Gerindra, DPRD Kota Kediri, kami akan perjuangkan harapan P3NK Kota Kediri, tentunya besaran kenaikan honor tersebut menurut dengan kemampuan keuangan daerah, karena tugas Modin tidak mengenal waktu dan luas lingkungan kerjanya,” urai Mas Tino.

“Semoga anggaran daerah mencukupi dan bisa diajukan pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun ini, namun jika belum bisa akan kami kawal pada APBD tahun 2023,” imbuhnya.

Menanggapi aspirasi P3NK Kota Kediri, Pelaksana tugas (Plt). Kepala Bagian Pemerintahan, Pemkot Kediri, Paulus Luhur Budi Prasetya dalam keterangannya menjelaskan, Pemerintah Kota Kediri senantiasa memperhatikan aspirasi masyarakatnya, termasuk juga P3NK, Kamis (14/7/2022).

Lebih lanjut Paulus menerangkan, terkait tuntutan kenaikan honorarium setara UMK yang diajukan Paguyuban P3NK, yang penting untuk dimaklumi bersama bahwa :

1. Tidak ada pelimpahan P3NK dari Kemenag kepada Pemerintah Kota Kediri.
2. Tidak ada dasar hukum yang dapat dijadikan dasar Pemerintah Kota Kediri memberikan honorarium untuk P3NK, terlebih sesuai dengan UMK.
3. Urusan yang dilaksanakan P3NK bukan merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
4. P3NK tidak dapat digolongkan ke tenaga teknis atau tenaga kontrak maupun Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK).
5. Pemerintah Kota Kediri senantiasa berusaha memberikan honorarium yang layak dengan menyetujui beberapa kali kenaikan honorarium P3NK, namun disesuaikan kemampuan keuangan daerah (APBD).

Paulus mengatakan, Pemerintah Kota Kediri menyarankan agar Paguyuban P3NK mengajukan surat permohonan kepada Kemenag agar menerbitkan aturan atau edaran yang dapat dijadikan dasar hukum yang pasti bagi seluruh pemerintah daerah untuk memberikan honorarium P3NK berikut besarannya.

Paulus menyebutkan, saat ini jumlah P3NK di Kota Kediri sebanyak 80 orang. (A Rudy Hertanto)

INDEX

Leave a Comment