Anggota Komisi IX DPR Republik Indonesia (RI), Nurhadi dari Partai NasDem terus mendorong masyarakat aktif menjadi peserta BPJS Kesehatan selaku badan atau lembaga yang menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Foto : Partai NasDem
Hal itu diungkapkan Nurhadi saat menggelar Sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertajuk Transformasi Mutu Pelayanan Melalui Inovasi BPJS Kesehatan untuk Memudahkan Akses Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat, bertempat di Balai Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Jumat (10/2/2023).
Nurhadi pada pokoknya menerangkan, Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) itu merupakan kewajiban bagi negara untuk hadir memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh warga Indonesia ini sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 H bahwa seluruh warga Indonesia berhak hidup sejahtera, lahir batin mendapatkan lingkungan hidup yang baik juga pelayanan kesehatan yang memadai.
Dalam kesempatan itu Nurhadi juga mengundang tokoh masyarakat, dipaparkan bersama stakeholder terkait yaitu BPJS Kesehatan Kediri untuk menyampaikan terkait program-program terkini termasuk klarifikasi dan juga jawaban-jawaban dari berbagai pertanyaan warga yang hadir terkait kendala-kendala selama ini yang dihadapi.
Nurhadi menjelaskan, tarif atau iuran kepesertaan BPJS Kesehatan mulai dari yang paling bawah yakni kelas 3 sebesar Rp. 35.000 kemudian kelas 2 Rp. 100.000 dan kelas 1 adalah Rp. 150.000, dengan jargon gotong-royong, dengan gotong-royong semua tertolong.
“Hampir semua penyakit itu kan di backup oleh BPJS Kesehatan, maka bagi yang kurang mampu ketika mengalami sakit yang cukup serius, biayanya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta ini bisa di backup oleh negara dengan cara gotong royong tadi, ya jadi yang mampu ini juga melakukan iuran,” urai Nurhadi.
Seperti disampaikan Nurhadi, sebagai penyemangat pembayaran iuran tersebut dapat di niatkan bersedekah.
“Niatnya sedekah agar apa, ya agar kita mendapatkan berkah dari Tuhan, seandainya selama iuran itu kita dimampukan terus iuran ya, terus sehat terus panjang umur kan kita bersyukur kan begitu, jadi niatnya iuran itu bukan semata-mata kita bayar iuran itu untuk jaga-jaga sakit saja, sebenarnya dengan nilai gotong-royong itu kami yakin ada di balik itu ada keberkahan yang kita terima,” terang Nurhadi.
Mengenai perbedaan iuran dan kelas, Nurhadi mengatakan, “Bedanya hanya di pelayanan kamar saja kalau masalah obat-obatan itu sama, pelayanan kamar saja dan ini dari pihak BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan kan masih melakukan uji coba terkait penyamarataan kelas gitu ya, ini masih diujicoba di beberapa rumah sakit swasta dan pemerintah tapi belum dilaksanakan sepenuhnya, tentu mereka juga akan sampaikan ke Komisi IX DPR RI dulu kalau ada program yang baru.”
Turut hadir, Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Kediri yakni Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kediri, Lutfi Mahmudiono bersama Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kediri, Khusnul Arif.
Lutfi menambahkan, “Hal-hal semacam ini sangat baik ya bagi masyarakat, karena banyak masyarakat yang karena ketidaktahuannya tentang BPJS ini perlu mendapatkan sosialisasi seperti ini.”
“Jadi harapan saya dari pihak BPJS untuk secara periodik itu melakukan sosialisasi semacam ini dan ini dilakukan kan dikarenakan ada anggota DPR RI kita Kakak Nurhadi nah barangkali nanti porsinya ke depan harus ditambah,” ujar Lutfi.
“Karena tadi kita dengarkan sendiri dari masyarakat itu kan banyak pertanyaan gitu kan, berarti kesimpulannya sosialisasinya perlu ditingkatkan sehingga program-program BPJS Kesehatan ini bisa diterima oleh masyarakat dan masyarakat paham sehingga angka kepesertaannya itu bisa mendekati 100 persen,” pungkas Lutfi. (Partai NasDem) (A Rudy Hertanto)
