Ketua DPC Gerindra Kota Kediri, Katino (akrab disapa Mas Tino) yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Kediri menerima kunjungan Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Kediri, Pusporini Endah Palupi di Kantor DPC Gerindra Kota Kediri di lingkungan Gang I di wilayah Kelurahan Banjaran Kecamatan Kota Kediri, Rabu (1/12/2021). Foto : A Rudy Hertanto
Hadir dalam kegiatan ini, pengurus DPC Gerindra Kota Kediri serta Anggota DPRD Kota Kediri dari Fraksi Gerindra diantaranya Sriana, Erita Dewi dan Wiko Winarno. Komisioner KPU Kota Kediri, Moch. Wahyudi, Nasrudin, Nia Sari dan Reza Cristian.
Pusporini mengungkapkan, pada dasarnya pertemuan audiensi ini untuk membahas kesiapan partai politik (parpol) terhadap pelaksanaan pemilu 2024, “Sudah kita agendakan mulai awal tahun, jadi memang sebelum tahapan pemilu kita ingin menjalin komunikasi lebih awal dengan semua partai politik peserta pemilu 2019,” katanya.
“Jadi kalau misalnya ada permasalahan terkait dengan kepengurusan baru untuk partai politik itu segera mengcleankan (bereskan) karena data yang kita pakai untuk pemilu 2024 itu berdasarkan SK yang sudah di sah kan DPP dan masuk di Menteri Hukum dan HAM,” sambungnya.
“Termasuk juga kesiapan dari masing-masing partai mulai dari kantor partai, kepengurusan yang selalu memperhatikan keterwakilan perempuan 30 persen minimal, kemudian keanggotaan terkait dengan kartu anggota,” urainya.
Mengenai verifikasi faktual Pusporini menyebutkan, “Sesuai dengan keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang baru bahwa verifikasi faktual itu nantinya selain administrasi yaitu termasuk legalitas kantor kemudian kepengurusan terus KTA (Kartu Tanda Anggota) juga verifikasi faktual itu nanti kita sampling.”
“Tahapannya kita dipertengahan 2022 nanti setelah pendaftaran partai politik di KPU RI, setelah itu dari KPU RI akan memberikan kepada KPU Kabupaten Kota untuk melaksanakan verifikasi baik administrasi maupun faktual,” imbuhnya.
Usai beraudiensi dengan KPU, pada hari yang sama, DPC Gerindra Kota Kediri juga menerima kunjungan Ketua Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kota Kediri, Mansur, membahas persiapan menjelang pemilu 2024.
“Intinya kami mulai mensosialisasikan persiapan verifikasi faktual di tahun 2022, jangan sampai terjadi sengketa nanti disana, khususnya dalam menata anggota partai yang akan diverifikasi,” tutur Mansur.
Seperti disampaikan Mansur, jangan sampai urusan anggota parpol hanya sekedar mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP), “Jangan sampai hanya sekedar mengambil KTP, misalnya PNS maupun P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) akhirnya dicomot KTPnya untuk dijadikan itu jangan sampai terjadi,” ujarnya.
Menurut Mansur, yang bersangkutan harus benar-benar bersedia memberikan data sesuai KTPnya kepada parpol, “Karena konteks sengketa berawal dari situ,” jelasnya, sengketa internal pun jangan sampai terjadi.
Sementara itu Mas Tino menerangkan, “Dengan audiensi bersama KPU dan Bawaslu ini tentunya membuat DPC Gerindra Kota Kediri bisa menentukan arah ke depannya menyongsong pemilu 2024.” (A Rudy Hertanto)
