Search

Begini Kata Bawaslu Terkait ‘Kampanye’ Bumbung Kosong Pilbup Kediri 2020

Begini Kata Bawaslu Terkait ‘Kampanye’ Bumbung Kosong Pilbup Kediri 2020

Purnomo selaku Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Foto : A Rudy Hertanto

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kediri menggelar sosialisasi pengawasan pelanggaran kampanye bagi Media, Organisasi masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 di Hotel Bukit Daun di wilayah Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, Rabu (30/9/2020).

Hadir sebagai narasumber, Purnomo selaku Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Timur, “Kami memang berharap pengetahuan tentang kampanye itu bisa dimiliki oleh stake holder di Kediri, karena di Kediri ini punya karakteristik yang berbeda dengan 17 kabupaten kota yang lain,” katanya seusai memberikan materi.

Langkah ini upaya Bawaslu mendorong partisipasi masyarakat membantu proses pengawasan serta menjamin agar pilkada (pemilihan kepala daerah) di Kediri berjalan dengan demokratis.

Seperti dikatakan Purnomo, sejauh ini struktur pengawasan Bawaslu telah terbentuk hingga ditingkat desa atau kelurahan, sekitar dua sampai tiga bulan mendatang akan dibentuk pula di tingkat TPS.

“Koordinasinya sampai saat ini teman-teman (Bawaslu) di Kabupaten Kediri sudah melaksanakan beberapa rakor (rapat koordinasi) dan bimtek (bimbingan teknis) dengan teman-teman di tingkat kecamatan dan kelurahan desa,” urainya.

Purnomo menerangkan, konteks pengawasan Bawaslu dalam tahapan kampanye ini yakni penyelenggaraan kampanye dari pasangan calon atau pun dari KPU, karena ada beberapa kampanye yang difasilitasi oleh KPU.

“Kemudian terkait dengan protokol (covid-19) karena protokol sudah masuk di Peraturan KPU itu menjadi bagian dari objek pengawasan kami, bekerja sama dengan Pokja yang sudah dibentuk ada kurang lebih 6 stake holder yang tergabung dalam Pokja dan pengawasan terhadap hukum lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan kampanye (netralitas ASN dan lain-lain),” ujarnya.

Ketika disinggung bentuk pengawasan peragaan bumbung kosong pada tahapan kampanye Pilbup Kediri tahun 2020 yang hanya terdapat satu pasangan calon atau disebut calon tunggal.

Purnomo menyampaikan, bumbung kosong ini memang fenomena yang sudah ada sejak tahun 2015 di Jawa Timur yaitu di Kabupaten Blitar.

“Jadi pengawasannya itu adalah sepanjang dia (bumbung kosong) memang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, contoh misalkan kalau dia melakukan penghinaan dan kawan-kawannya bisa jadi dia masuknya di KUHP bukan di Undang-undang pemilihan,” tuturnya.

Menurut Purnomo, peragaan bumbung kosong di tahapan kampanye tidak diartikan berkampanye, namun dipahami sebagai bentuk sosialisasi, sebab kalimat atau penyebutan kampanye lebih besar penggunaannya untuk pasangan calon.

“Bahasanya bukan kampanye, kalau kampanye itu bahasanya pasangan calon, temen-temen bumbung kosong itu melakukan sosialisasi terhadap bumbung kosong,” sambungnya.

Lebih lanjut Purnomo menjelaskan, “APK itu Alat Peraga Kampanye itu bukan barangnya bumbung kosong itu, APS (Alat Peraga Sosialisasi) itu barangnya temen-temen bumbung kosong, nah itu tidak menjadi objek pengawasan kami, karena yang menjadi objek pengawasan kami adalah APKnya.”

Data dihimpun menyebutkan, jadwal tahapan kampanye Pilbup Kediri tahun 2020 dilakukan mulai 26 September hingga 5 Desember 2020, masa kampanye di media massa yakni tanggal 22 November 2020 – 5 Desember 2020, sedangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri akan diselenggarakan pada Rabu (9/12/2020). (A Rudy Hertanto)

INDEX

Leave a Comment