Search

Kades Jambean Kras Kediri Beberkan Polemik Jalur Pipa PG Ngadirejo

Kades Jambean Kras Kediri Beberkan Polemik Jalur Pipa PG Ngadirejo

Hari Amin Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri (kanan) didampingi Syamsul Arifin, SH. MH selaku pihak Kuasa Hukum (kiri) saat menunjukkan lokasi salah satu jalur pipa PG Ngadirejo, Minggu (21/6/2020). Foto : A Rudy Hertanto

Hari Amin Kepala Desa (Kades) Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri didampingi Kuasa Hukum Syamsul Arifin, SH. MH beserta Ketua BPD, LPMD dan Paguyuban RT (Rukun Tetangga) se Desa Jambean menyampaikan permasalahan berkaitan dengan perusahaan Pabrik Gula (PG) Ngadirejo di hadapan para awak media, Minggu (21/6/2020) siang.

Hari Amin bertindak sebagai Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri mewakili pemerintah desa maupun secara pribadi membeberkan hal-hal yang menurutnya sifatnya riil fakta dan benar berkaitan dengan perusahaan PG Ngadirejo yang notabene berkedudukan berdomisili di Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.

Hari mengatakan, ada empat poin atas permasalahan tersebut, “Satu, masalah dengan perusahaan PG Ngadirejo yang sampai detik ini ada salah satu tanah jalur pipa yang tidak termasuk dalam kontrak maupun sewa oleh PG Ngadirejo dan tanah tersebut saat ini tetep dipakai oleh PG Ngadirejo,” katanya.

“Kedua, ada tanah desa tahun 71 diatas namakan warga diaku warga dan dari pihak perusahaan PG Ngadirejo benar-benar sudah mengeluarkan uang, akan tetapi realitasnya PG Ngadirejo salah menempati obyek, sesuai dengan surat perjanjian dari Ngadirejo yang ada dalam perjanjian ini, maka setelah dicek ke lapangan hal tersebut tidak benar adanya,” lanjutnya.

“Poin ketiga, masa sewa jalur pipa untuk pengambilan air dari rumah pompa Sungai Brantas akan berakhir tahun 2034, secara otomatis kurang dari 14 tahun berjalan dan 1 tahun sudah berjalan, menurut Undang-undang persewaan minimal 10 tahun perusahaan harus memperpanjang kontrak atau sewa tersebut, yang menjadi masalah apakah tanah tersebut boleh disewa atau boleh diperpanjang, ini warga sudah mulai menanyakan ke perusahaan PG Ngadirejo,” sambung Hari.

“Terakhir, selama perusahaan PG Ngadirejo ini berdiri tidak pernah memberikan dana CSR (Corporate Social Responsibility), dana lingkungan dari perusahaan PG Ngadirejo yang dipergunakan untuk dana lingkungan,” ungkapnya.

“Pernah satu kali dikasihkan diberikan, tahun 2015 berupa jembatan, itu pun melalui proses yang panjang, yaitu kita warga Desa Jambean berbondong-bondong mengadakan demo ke Pabrik Gula Ngadirejo, baru dikasih jembatan tersebut,” papar Hari.

Hari menyatakan, untuk tanah warga atau tanah pribadi yang tidak ada sewa, tidak ada kontrak dengan PG Ngadirejo, pihaknya sudah melakukan pendekatan, baik ke tingkat kantor direksi dua kali, ke kantor PG Ngadirejo empat kali dan sudah berkirim surat sebanyak lima kali.

“Ini bukti saya berkirim surat sampai lima kali baru ada tanggapan, mulai tahun 17 sudah saya lakukan pendekatan tapi minta bukti otentik bukti otentiknya sertifikat jadi 2012, langsung saya ajukan sampai lima kali baru ada jawaban,” bebernya sambil menunjukkan berkas yang ada.

Hari menjelaskan, kendati sempat ada tanggapan dan jawaban, pertemuan serta musyawarah dengan pihak terkait PG Ngadirejo termasuk adanya appraisal namun urusan ini tak kunjung ada kejelasan hingga akhirnya pada perkembangan terkini pihaknya melayangkan somasi.

“Saya sudah melayangkan somasi kesatu kedua dan terakhir kemarin hari Sabtu ketiga, sampai detik ini dari perusahaan PG Ngadirejo tidak ada jawaban,” ujarnya.

Hari menuturkan, “Tanah desa yang disewakan atau jalan desa yang disewakan sesuai dengan perjanjian C61, adalah ternyata tanah tersebut milik Bapak Almarhum Buniman Sanjoyo dan pihak keluarganya membuat surat pernyataan tidak pernah menyewakan atau menjual tanah ke PG Ngadirejo.”

Untuk CSR, ini warga satu desa sudah membuat surat pernyataan tidak menerima atau belum pernah menerima dana CSR dari PG Ngadirejo diwakili per RT 7 orang, jadi sudah ada tanda tangan sekitar 150 warga Desa Jambean.

“Jadi permintaan cuma ada dua, satu dikosongkan tanah tersebut yang kedua tolong dari pihak Ngadirejo dipindahkan alat-alat pipa yang berada di atas tanah sertifikat nomor 01134, jadi sekali lagi tolong dipindahkan pipa-pipa dari tanah sertifikat 01134 secara sukarela,” tegas Hari.

“Bilamana terakhir besok Jumat tidak ada realisasi mohon maaf saya akan mengambil tindakan melaporkan ke pihak hukum, baik secara pidana maupun perdata, tidak tutup kemungkinan saya kirim surat ke Menteri BUMN di Jakarta,” pungkasnya.

Syamsul Arifin SH. MH menyampaikan, “Apa yang disampaikan oleh Pak Hari selaku pemilik tanah atau pun desa yang beliau mewakilinya maka secara otomatis seperti yang disampaikan tadi akan melakukan langkah hukum.”

“Langkah hukumnya itu seperti apa, tentu disini ada pidana ada perdata nah konsekuensinya nanti kita menunggu respon sampai batas somasi hari ke tujuh dari somasi yang sudah disampaikan kemarin, apabila itu tidak dipenuhi maka tentu saja kita membuat laporan secara pidana dan juga sudah kita siapkan langkah hukum terkait perkara perdata,” kata Syamsul.

Syamsul menerangkan, “Terkait dengan kerugian secara otomatis desa sudah dirugikan secara materiil maupun immateriil, demikian juga dengan Pak Hari selaku pemilik itu sudah dirugikan sekian lama, oleh karenanya itu maka kerugian itu harus diganti dengan nilai kompensasi yang wajar dan sesuai.”

“Kalau ganti ruginya kurang lebihnya sekitar 3 M, itu mulai dari tahun 1971 sampai dengan 2020, karena waktu itu sudah lama dan itu tidak memberikan kompensasi apapun itu dari kerugian materiilnya,” tuturnya.

Syamsul menambahkan, “Nah kerugian immateriilnya tentu juga lebih banyak karena sekian lama mengalami penderitaan, rasa ketidaknyamanan beliau selaku pemimpin di desa, sehingga anggapan masyarakat ini jalan sudah dilalui pipa ada dana apa nggak, nah inilah rasa yang tidak nyaman yang dialami oleh Pak Hari selaku Kepala Desa di Jambean ini.”

Informasi diperoleh, mengenai hal ini pihak PG Ngadirejo masih belum bisa dikonfirmasi untuk memberikan keterangannya. (A Rudy Hertanto)

INDEX

Leave a Comment