Search

KPU Dinyatakan Melanggar, Bawaslu Terbitkan Rekom Pembatalan Pengumuman Seleksi PPS

➤ Informasi Pengunjung : 41
KPU Dinyatakan Melanggar, Bawaslu Terbitkan Rekom Pembatalan Pengumuman Seleksi PPS

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kediri menyebut, carut marutnya proses seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Kediri sudah nampak sejak pengumuman hasil seleksi administrasi pada tanggal 2 Maret 2020, demikian dikabarkan melalui Siaran Pers Bawaslu Kabupaten Kediri, Rabu (11/3/2020).

Lebih lanjut, pada pengumuman tersebut nama-nama pendaftar PPS di seluruh desa se-kecamatan Badas dan beberapa desa di kecamatan Wates hilang tidak muncul di pengumuman.

Tidak berselang lama dari pengumuman tersebut muncul, Bawaslu langsung memberikan Saran Perbaikan kepada KPU untuk melakukan Ralat pengumuman dan kemudian dilakukan ralat Pengumuman oleh KPU di tanggal 3 Maret 2020.

Kemudian di tanggal 4 Maret KPU Kabupaten Kediri melakukan seleksi tes tertulis untuk pendaftar PPS yang lolos administrasi, bertempat di 5 (lima) Korwil, Balai Desa dan Gedung serba guna Kecamatan Kandat, balai Desa Ngablak Kecamatan Banyakan, gedung serbaguna Desa Papar kecamatan Papar, Gedung Sanggar Budaya Pare dan SMP Muhammadiyah 1 Pare.

Pada pelaksanaan tes tertulis tersebut berdasar hasil pengawasan Bawaslu dibantu seluruh Panwas Kecamatan menemukan adanya kejanggalan, terdapat 10 (sepuluh) pendaftar yang tidak ada di pengumuman lulus seleksi administrasi dapat mengikuti tes tertulis.

Temuan tersebut berdasarkan bukti pendukung dan informasi dari Panwascam kemudian dilakukan kajian oleh Bawaslu Kabupaten Kediri, dari hasil kajian tersebut kemudian resmi dijadikan temuan dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh KPU kabupaten Kediri.

Proses berikutnya, dalam penanganan dugaan pelanggaran pemilihan tersebut, Bawaslu melakukan serangkaian proses klarifikasi kepada ketua dan seluruh anggota KPU Kabupaten Kediri, Kasubag dan Tenaga Pendukung pada tanggal 7 Maret 2020.

Klarifikasi dilakukan secara marathon selama lebih kurang 17 jam, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB. Dari keterangan hasil klarifikasi tersebut, bahwa 10 (sepuluh) pendaftar tersebut oleh KPU diperbolehkan ikut tes tertulis dengan alasan agar tidak protes dan dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU.

Proses klarifikasi dilanjutkan dengan mengundang 10 (sepuluh) pendaftar yang tidak lolos administrasi tetapi ikut tes tertulis. Dari keterangan ke-10 orang tersebut didapatkan informasi bahwa mereka berani ikut tes tertulis antara lain karena, 2 (dua) orang peserta mengaku di pengumuman pertama sebelum ralat namanya ada dan 8 (delapan) peserta yang lainnya sudah menanyakan kepada pihak KPU Kediri dan dipersilahkan mengikuti tes tertulis.

Untuk melengkapi keterangan-keterangan klarifikasi oleh para pihak tersebut, pada tanggal 10 Maret 2020, Bawaslu juga melakukan investigasi ke kantor KPU untuk mengecek keabsahan berkas pendaftaran 10 (sepuluh) pendaftar tersebut. Dari hasil investigasi didapatkan hasil, dari 10 (sepuluh) berkas pendaftar seleksi calon anggota PPS tersebut, 9 (sembilan) berkas dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan 1 (satu) berkas dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena foto copy ijazah tidak ada legalisir.

Berdasarkan hasil klarifikasi, investigasi dan bukti2 pendukung yang ada, Bawaslu melakukan kajian dan pleno, yang kemudian memutuskan bahwa KPU Kabupaten Kediri telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan tidak mengumumkan 9 (sembilan) orang pendaftar yang tersebar di 8 (delapan) desa dan 7 (tujuh) Kecamatan (terlampir) tersebut dalam pengumuman seleksi administrasi di tanggal 3 maret 2020.

Kemudian pada tanggal 10 Maret 2020 melalui Surat nomor: 052/K.JI-09/PM.04/III/2020 Bawaslu memberikan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Kediri untuk:

Pertama; Mengesahkan dan mengumumkan 9 (sembilan) nama pendaftar tersebut sebagai peserta yang berhak mengikuti seleksi tes tertulis PPS.

Kedua; Membatalkan pengumuman KPU Kabupaten Kediri nomor: 172/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/III/2020 tanggal 8 Maret 2020 Perihal Hasil Tes Tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 untuk 8 (delapan) desa tersebut.

Ketiga; Menetapkan kembali dan mengumumkan peserta yang lolos tes terulis dari 8 (delapan) desa tersebut. Rekomendasi Bawaslu kepada KPU tersebut maksimal dilakukan 3 hari sejak Rekomendasi dikeluarkan.

Menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu, KPU Kabupaten Kediri pada tanggal 11 Maret 2020 telah melakukan Pleno dan mengumumkan terkait Pengesahan 9 (sembilan) peserta dan Pembatalan pengumuman hasil seleksi tes tertulis PPS di 8 (delapan) desa tersebut kemudian akan ditindaklanjuti dengan menetapkan kembali peserta yang lulus seleksi tes tertulis dari 8 (delapan) desa tersebut yang nantinya akan berhak mengikuti seleksi Wawancara di tahap berikutnya. (A Rudy Hertanto)

INDEX

Leave a Comment