Search

Aksi Tolak Calon Tunggal Pemilihan Bupati Kediri 2020

Aksi Tolak Calon Tunggal Pemilihan Bupati Kediri 2020

Massa terdiri dari para pemimpin dan petinggi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Kediri tergabung dalam Aliansi Penegak Demokrasi Kediri Djayati (APDKJ) bergerak jalan kaki menuju kantor KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Kediri di jalan Pamenang untuk mengungkapkan penolakan skenario calon bupati tunggal menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) Kediri 2020, Senin (9/3/2020). Foto : A Rudy Hertanto

Dalam pernyataannya secara tertulis, mereka menyampaikan bahwa untuk tercapainya demokrasi yang tegak maka harus diperjuangkan. Bahwa karena itu LSM dan Ormas di Kediri melebur, membentuk dan membangun Aliansi bersama dengan nama ALIANSI PENEGAK DEMOKRASI KEDIRI DJAYATI.

Bahwa setelah terbentuk Aliansi kami ingin mengambil peran dalam perjuangan demokrasi, sebagaimana kita ketahui bersama di Kediri di masa lalu pada masa pra reformasi adalah sebagai daerah yang mempunyai peran dalam sejarah perjuangan Demokrasi.

Bahwa pada tanggal 07 Juni 1996 di Kediri di bentuk dan di mulainya gerakan Demokrasi yang mendukung Megawati Soekarno Putri. Bahwa dalam mendukung Megawati tersebut akhirnya terbentuk Posko Promeg BARA DEMOKRASI KEDIRI.

Bahwa karena perannya yang begitu besar sehingga dapat mewarnai dan mempengaruhi perpolitikan nasional maka pada tanggal 04 Juli 1996 Megawati menggati nama sebagai Posko di Kediri tersebut sebagai posko BHIMASAKTI KEDIRI yang mana ditetapkan di jalan Diponegoro kantor DPP PDI JAKARTA.

Bahwa kemudian setelah itu pejuang-pejuang demokrasi Kediri terus bergerak sampai akhimya pada tanggal 19 Mei 1997 meletuslah peristiwa yang menggemparkan dunia yang terkenal dengan KAMPANYE ULAR DI KEDIRI dimana pada saat itu kampanye nasional PDI Soryadi di Kediri yang didukung pemerintah berhasil digagalkan rakyat dengan cara ditinggalkan oleh massa sampai habis yang sebelumnya dilempari dengan puluhan ular oleh massa sebagai bentuk penolakan terhadap Soryadi.



Sebelum akhirnya dipersilahkan masuk ke kantor KPU Kabupaten Kediri, massa sempat tertahan di gerbang masuk kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Kediri yang dijaga ketat petugas kepolisian, kendati Ketua KPU Kabupaten Kediri Ninik Sunarmi didampingi Komisioner KPU telah menemui, namun massa bersikukuh agar penyampaian aspirasi bisa dilakukan di dalam kantor KPU, selain berorasi jalannya aksi penolakan calon bupati tunggal ini juga diwarnai bakar dupa. Foto : A Rudy Hertanto

Bahwa dengan dasar peristiwa itulah kami Aliansi Penegak Demokrasi Kediri Djayati ingin mengingatkan kepada Megawati selaku ketua umum PDIP agar berkenan menegakkan demokrasi di Bumi Kediri yang mana pemilihan Bupati Kediri tahun 2020 ini jelas-jelas ada rekayasa menuju calon bupati tunggal sehingga masyarakat pemilih tidak mempunyai pilihan lain.

Bahwa benar menurut Undang-undang calon tunggal diperbolehkan jikalau memang tidak ada yang mencalonkan tapi kalau banyak yang mencalonkan dan kemudian dihambat dengan berbagai macam cara untuk terjadinya calon tunggal itu adalah pelanggaran terhadap etika dan fatsun politik sehingga tujuan demokrasi menjadi tidak maksimal.

Bahwa parpol-parpol di Kediri telah mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon bupati, bahwa penjaringan dan penyaringan calon bupati tersebut harus di proses sampai tuntas sehingga yang direkomendasikan sebagai calon bupati Kediri adalah satu nama dari yang mengikuti penjaringan dan penyaringan.

Bahwa penjaringan dan penyaringan bakal calon bupati Kediri yang diadakan oleh parpol-parpol di Kediri diduga akan dimentahkan oleh DPP-DPP masing-masing yang di Jakarta dengan kedok KOALISI ISTANA.

Bahwa koalisi istana tersebut melalui Pramono Anung Menteri Sekab Presiden Jokowi yang akan menunjuk Hanindhito Himawan Pramana anak dari Pramono Anung sebagai calon bupati Kediri dari PDIP dimana nama tersebut tidak mengikuti dalam penjaringan dan penyaringan di parpol-parpol apapun di Kediri.



Usai dari KPU Kabupaten Kediri, massa bergeser menuju gedung DPRD Kabupaen Kediri di jalan Soekarno Hatta, massa juga membawa sejumlah poster berisi penolakan dan perlawanan skenario calon bupati tunggal. Massa diterima DPRD Kabupaten Kediri dan dilanjutkan pertemuan dialog yang berlangsung di ruang Komisi 1. Foto : A Rudy Hertanto

Bahwa sebagaimana uraian di atas kami menyampaikan aspirasi dan tuntutan sebagai berikut,

1. Kepada Ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan segala otoritasnya untuk tidak merekomendasikan Hanindhito Himawan Pramana dan mengganti dengan salah satu nama kader terbaik dari PDIP yang mengikuti dalam proses penjaringan dan penyaringan yang diadakan oleh DPC PDIP Kabupaten Kediri sendiri.

2. Kepada parpol-parpol lain yang juga telah mengadakan pendaftaran penjaringan dan penyaringan bakal calon bupati Kediri agar juga memilih salah satu nama yang mengikuti penjaringan dan penyaringan calon bupati tersebut dan bukan orang yang diluar nama-nama sebagai peserta.

3. Bahwa fungsi parpol dalam sistim demokrasi kita adalah menyediakan kader bangsa dan untuk menjadi calon pemimpin dari salah satu parpol jika mencukupi syarat. Dan bila tidak mencukupi syarat bisa berkoalisi dengan partai lain dan kemudian kemenangannya ditentukan oleh rakyat pemilih.

4. Kepada semua pihak KPU, KPUD, BAWASLU, DPRD, DPR RI, MENDAGRI, dan parpol-parpol agar menjaga marwah demokrasi agar tidak disalah gunakan menjadi bentuk monopoli dan oligarki politik.

5. Kepada semua pihak sebagaimana tersebut diatas agar memperhatikan aspirasi ini dan menindak lanjuti sebagai antisipasi terhadap bentuk-bentuk kejahatan politik yang merusak pelaksanaan sistem demokrasi kita.

6. Kepada semua parpol yang telah membuka penjaringan dan penyaringan bakal calon bupati Kediri secara terbuka untuk public dan telah menerima nama-nama perserta sebagaimana yang ada harus mengangkat calon bupati Kediri dari nama-nama yang telah mendaftar. Jikalau sampai mengangkat nama selain nama-nama pendaftar dalam penjaringan dan penyaringan maka parpol-parpol tersebut sama dengan melakukan kebohongan dan pembodohan terhadap public.

Kami Aliansi Penegak Demokrasi Kediri Djayati dan para pendaftar penjaringan dan penyaringan di parpol-parpol di Kediri akan melakukan perlawanan dan gugatan secara hukum. (A Rudy Hertanto)

INDEX

Leave a Comment