Search

Viral Release ASTI, Begini Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kediri

Viral Release ASTI, Begini Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kediri

Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri Saidatul Umah. Foto : Dokumentasi

Pasca pemanggilan lembaga survei Akurat Survey Terukur Indonesia (ASTI) untuk klarifikasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kediri beberapa waktu lalu, menindak lanjuti hal itu Bawaslu pun telah menggelar rapat pleno, demikian dikabarkan Senin (24/2/2020).

Berdasarkan data dan informasi dihimpun, Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri Saidatul Umah mengatakan, kemarin pasca pihaknya mengundang ASTI untuk proses klasifikasi, Bawaslu kemudian menggelar rapat pleno untuk melakukan kajian apakah apa yang telah dilakukan oleh ASTI masuk kategori pelanggaran administrasi apa tidak.

“Nah dari hasil kajian kami, kemarin itu akhirnya kita putuskan bahwa lembaga survey ASTI dalam hal ini melakukan pelanggaran administrasi, dimana dalam proses melakukan survey itu seharusnya terdaftar dulu di KPU, tetapi ASTI tidak melakukan itu,” ungkap Saidatul.

Lebih lanjut Saidatul menjelaskan, langkah yang diambil Bawaslu selanjutnya adalah meneruskan hasil kajian itu kepada KPU, karena nantinya KPU lah yang lebih berwenang menangani proses ini.

“Kemarin kita langsung bersurat kepada KPU, yang ini belum ada balasan surat resmi kepada kami,” katanya.

Lantas sanksi seperti apa terhadap pelanggaran administrasi tersebut, Saidatul menuturkan yang pertama pasti ada peringatan, apakah ini peringatan ringan atau berat atau sampai mungkin pada kategori pelarangan melakukan survey, KPU yang berhak memutuskan.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Kediri Ninik Sunarmi melalui Komisioner Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Nanang Qosim menyampaikan, KPU telah menerima surat rekomendasi (softcopy) dari Bawaslu terkait ASTI.

“Kami akan menindaklanjuti surat Bawaslu itu sesuai dengan kapasitas kami, di PKPU kami bisa memberikan surat teguran atau surat peringatan secara tertulis kepada lembaga survey yang sudah melakukan pelanggaran akan tetapi semuanya harus kami putuskan di dalam rapat pleno,” ujar Nanang.

Nanang menerangkan, sejauh ini KPU Kabupaten Kediri belum mengetahui secara pasti alamat kantor ASTI, kedua KPU Kabupaten Kediri belum mengakui ASTI sebagai lembaga survey karena belum pernah ke KPU Kabupaten Kediri.

“Kami tidak tahu profilnya, apakah lembaga ASTI itu betul-betul lembaga survey yang sudah terdaftar atau terkoordinir dengan lembaga asosiasi survey yang lainnya,” katanya.

“Tapi nanti kami akan melakukan pleno, kami pastikan rekomendasi itu kami jawab dengan tindakan dengan perilaku atau dengan apa nanti dalam rapat pleno di KPU Kabupaten Kediri yang akan memutuskan,” pungkas Nanang.

Rencananya rapat pleno membahas rekomendasi Bawaslu terkait ASTI oleh KPU Kabupaten Kediri akan dilaksanakan pada Senin (24/2/2020) petang.

Perlu diketahui, persoalan ini bermula dari viralnya release hasil survey yang dilakukan lembaga survey Akurat Survey Terukur Indonesia (ASTI) diketahui asal wilayah Surabaya kuat diduga berkaitan dengan popularitas dan elektabilitas calon dalam Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Kediri tahun 2020 di sejumlah media massa sekitar Rabu (12/2/2020).

Seperti diberitakan sebelumnya, dijelaskan Manajer Operasional ASTI Baehaki Sirajd usai pertemuan klarifikasi dengan Bawaslu Kabupaten Kediri pada Kamis (20/2/2020) lalu, “Kami menunggu terhadap hasil penetapan dari para calon bupati, kalau memang nanti sudah ada penetapan calon maka kami akan daftar ke KPU untuk melakukan survey di berikutnya,” kata Baehaki.

“Mekanisme pendaftaran itu tetap kami lakukan setelah ada penetapan ya, setelah ada penetapan calon,” imbuh Baehaki.

Menurut Baehaki survey kemarin bukan survey calon bupati, “Kami selama ini tidak pernah mensurvei terhadap calon bupati atau calon wakil bupati tetapi adalah mensurvey terhadap kinerja pemerintah dan keinginan masyarakat Kediri untuk ke depan seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat Kediri,” jelasnya.

Baehaki juga menambahkan release hasil survey yang dilakukan pihaknya bisa dipertanggung jawabkan, bukan hanya di Kediri namun di 19 wilayah Kabupaten Kota di Jawa Timur. (A Rudy Hertanto)

INDEX

Leave a Comment