Search

PKTH Danar Kelud Asmorobangun Geruduk Perum Perhutani KPH Kediri

➤ Informasi Pengunjung : 126
PKTH Danar Kelud Asmorobangun Geruduk Perum Perhutani KPH Kediri

Ratusan massa yang tergabung dalam Perkumpulan Kelompok Tani Hutan (PKTH) Danar Kelud asal Desa Asmorobangun Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri bersama Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia (Gema PS Indonesia) mendatangi Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Kediri di jalan Hasanudin Kota Kediri, Rabu (8/1/2020). Foto : A Rudy Hertanto

Informasi dihimpun menyebutkan kedatangan massa tersebut berkaitan dengan Program Perhutanan Sosial dan menuntut ADM Perum Perhutani KPH Kediri segera menandatangani Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) terkait Peta wilayah Hutan Desa Asmorobangun yang saat ini dikelola oleh Desa Satak dan Desa Wonorejo.

Warga Desa Asmorobangun jangan terlalu di intimidasi. Peta tanggal 17 Oktober 2019 sudah Sah oleh Kementrian, sudah dirapatkan di KPH Kediri Peta Desa Asmorobangun sesuai dengan Peta Perum Perhutani pusat dan segera membatasi atau memberikan pathok batas Hutan Pangkuan Desa (HPD) Desa Asmorobangun serta pengusutan kuat dugaan adanya oknum yang melakukan pungutan liar (pungli) sebesar Rp 3 juta – 15 juta dan Rp 25 juta -35 juta dengan alasan sebagai biaya sewa lahan secara sepihak, sedangkan lahan adalah milik negara.

Setibanya di Perum Perhutani massa menggelar aksi orasi, berunjuk rasa sambil membentangkan poster diantaranya berisi tulisan “Lawan Mafia Hutan” – “Hentikan Pungli” – “KPH Kediri Melawan Program Presiden”.

“Mari kita lawan ketidak adilan dan jangan takut, niat kita tulus untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, satu komando satu tujuan,” kata Edy Oyek lantang berorasi.

Sejak awal kedatangan massa, petugas kepolisian berjaga cukup ketat, Kapolres Kediri Kota AKBP. Miko Indrayana tampak berada di lokasi menghimbau agar aksi massa berlangsung tertib dan tidak mudah terprovokasi.

Sempat terjadi saling dorong antara massa dan petugas keamanan di gerbang pintu masuk Perum Perhutani, massa meminta pihak Perhutani menemui secara terbuka hingga akhirnya sejumlah perwakilan massa diterima ADM Perhutani KPH Kediri Mustopo dan selanjutnya dilakukan pembahasan.

Permbahasan berjalan alot, hal ini terjadi karena pihak Perhutani menolak menandatangani Naskah Kesepakatan Kerjasama sementara perwakilan massa bersikukuh meminta jawaban, penjelasan dan langkah kongkrit Perhutani Kediri secara tertulis dan resmi.

Hingga akhirnya terjadi kesepakatan kemudian terbit sebuah surat dari Perum Perhutani KPH Kediri tertanggal 8 Januari 2020 bernomor : 17/059.1/Kompres/Kdr/Divre Jatim, perihal Jawaban Permintaan Tanda Tangan NKK ditandatangani ADM Mustopo yang ditujukan kepada Ketua PKTH Danar Kelud Desa Asmorobangun Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.

Berisi keterangan yang berbunyi, menindaklanjuti permintaan tanda tangan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) PKTH Danar Kelud belum dapat dipenuhi karena,

1. Lokasi Pengajuan Kerjasama Administrasi Desa Asmorobangun Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri yang masuk kawasan hutan saat ini sudah dikerjasamakan dengan Lembaga Lain (LMDH Wana Sejahtera Desa Wonorejo Kecamatan Puncu sesuai Nomor : 11/NKK/KDR/DIVRE/JATIM/2019 – NOMOR : 01/NKK/LMDH-WS/2019 seluas 865,5 Ha dan LMDH Budidaya Desa Satak Kecamatan Puncu sesuai Nomor : 09/NKK/KDR/DIVRE JATIM/2019 – NOMOR : 01/NKK/LMDH-BD/2019 seluas 361,0 Ha).

2. Untuk menyelesaikan Hutan Pangkuan Desa (HPD) Desa Asmorobangun Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri dan memperlancar pembuatan NKK perlu dibentuk Tim Penyelesaian Konflik yang terdiri dari Muspika Kecamatan Puncu, Dinas PUPR Kabupaten Kediri, Cabang Dinas Kehutan Trenggalek, Perum Perhutani, Pemerintah Desa, KTH/PKTH dan LMDH serta Pendamping LMDH dan KTH/PKTH dengan jadwal pertemuan tanggal 17 Januari 2020.

3. Perum Perhutani akan segera merevisi kerjasama dengan Pihak Lain yang selama ini masuk Administrasi Desa Asmorobangun sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83 tahun 2016 dan P.39 tahun 2017.

Selain itu juga sebuah Notulensi yang dibacakan Amin Thohari Ketua DPW Gema PS Indonesia Jatim dihadapan massa, pada pokoknya menerangkan berdasarkan surat tersebut apabila konflik sudah dinyatakan selesai maka ADM KPH wajib menandatangani NKK yang diajukan PKTH Danar Kelud Asmorobangun, Perhutani tidak melakukan pungutan liar lewat lembaga apapun, kecuali sharing dan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) yang dibayar setelah panen.

“Mulai hari ini bapak-bapak diperhatikan kalau ada oknum baik itu lembaga apapun namanya yang minta pungutan untuk menyewa lahan jangan dibayar dan segera dilaporkan pak ya, dilaporkan kepada ketua KTH dan pendamping,” kata Imam Thohari.

Usai mendengar dan mengetahui hasil tersebut, dengan pengawalan kepolisian massa kemudian membubarkan diri secara tertib. A Rudy Hertanto

INDEX

Leave a Comment