Search

Raperda Disabilitas Sudah Masuk Program Pembentukan Perda di Kabupaten Kediri (adv)

Raperda Disabilitas Sudah Masuk Program Pembentukan Perda di Kabupaten Kediri (adv)

Pertemuan audiensi dan diskusi antara DPRD dan Pemkab Kediri dengan Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK), Rabu (21/10/2020). Foto : Kominfo/dn,lks,tee,wk

Rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perlindungan penyandang disabilitas di Kabupaten Kediri yang telah diaspirasikan dikabarkan telah masuk di program pembentukan Peraturan daerah (Perda).

Hal itu disampaikan DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri ketika menggelar audiensi dan diskusi dengan Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK).

Dihadiri akademisi, mahasisiwa, LSM, orangtua anak difabel, perwakilan Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni), Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI), dan Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin).

Bertajuk ‘Tersedianya Perda Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas di Kabupaten Kediri’ pertemuan berlangsung di Ruang Graha Sabha Candha Bhirawa DPRD Kabupaten Kediri.

Dodi Purwanto, Ketua DPRD Kabupaten Kediri dalam sambutannya mengatakan, audiensi dengan PDKK ini adalah untuk membahas tindak lanjut tersedianya Perda Kabupaten Kediri tentang penyandang disabilitas.

“Kami sangat mengapresiasi dan menyambut baik atas kelangsungan audiensi hari ini guna mendengarkan langsung dari teman-teman dalam rangka mendorong segera tersedianya Raperda tersebut,” katanya.

“Kami menyadari sepenuhnya bahwa segala bentuk aspirasi, saran dan masukan yang bersifat konstruktif dan membangun akan sangat berarti dalam mendorong proses penyiapan Raperda tentang perlindungan penyandang disabilitas Kabupaten Kediri guna mewujudkan Kabupaten Kediri ramah disabilitas,” sambungnya.

Dodi menambahkan, “Kami salut dengan saudara-saudara difabel yang tergabung di PDKK, jiwa dan mentalnya itu kuat meskipun dalam kekurangan. Sudah banyak perhatian yang diberikan tapi perlu ditingkatkan agar lebih maksimal.”

Umi Salamah, Ketua PDKK Kabupaten Kediri mengungkapkan, dalam rangka peningkatan partisipasi proses pembangunan yang transparan, akuntabel dan berkelanjutan melalui pemberdayaan.

Pada disabilitas Kabupaten Kediri sebagai masyarakat sipil berperan untuk menerapkan prinsip-prinsip inklusifitas serta partisipasi bagi penyandang disabilitas dalam kebijakan pembangunan.

“PDKK sebagai salah satu bagian masyarakat yang peduli pada proses pembangunan dan pemberdayaan penyandang disabilitas Kabupaten Kediri, perlu adanya peningkatan kapasitas untuk menjalankan peranannya dan peningkatan kesejahteraan serta ketahanan sosial di masyarakat,” urainya.

Umi menuturkan, “Poin-poin yang diajukan semuanya tadi sudah kami sampaikan, ada isu disabilitas di pendidikan, kesehatan, UMKM dan aksesbilitas yang layak dan ramah disabilitas. Semua teman-teman menyampaikan hal tersebut.”

Umi Salamah berharap di Kabupaten Kediri tersedia sebuah Perda yang melindungi disabilitas. (Kominfo/dn,lks,tee,wk) (A Rudy Hertanto) (Advertorial)

INDEX

Leave a Comment